Selasa, 22 Maret 2016

Menakar Kapasitas Pemerintah Menyelesaikan Konflik Transportasi Online

Menakar Kapasitas Pemerintah Menyelesaikan Konflik Transportasi Online
Wow, itu kata pertama yang mungkin muncul dari mulut kita ketika melihat pemberitaan yang kian hari-kian menegangkan. Konflik yang muncul dilapangan adalah tafsir dari tulisan penulis beberapa waktu lalu terkait jebakan Batman dan potensi ancaman kabinet dalam pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kalla. Kenapa? Karena secara mendasar, selish yang muncul kepermukaan bukan hanya karena satu model taxi atau jasa trasnportasi online atau tidak. Tapi lebih karena kompetisi harga yang secar sistematis menggerogoti pendapatan supir taksi dari hari ke hari dan mulai mempertaruhkan eksistensi perusahaan konvesional taksi ini. Jika kita perhatikan birokrasi yang secara prilaku dibentuk dan beradaptasi dari satu presiden ke presiden yang lain adalah bunglon yang kerap bisa berubah warna dan seakan menjadi bagian dari warna pemerintah dan pemimpinya. Tapi jika kita lihat lebih dalam, sejatinya para birokrat ini sedang mempersiapkan jebakan yang menyasar para petinggi politik yang memiliki etikat baik dalam merubah keadaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang sangat mudah di jawab oleh pemerintah, Apakah sekelas negara yang memiliki daya dukung ahli dan pendanaan yang tidak terbatas mandul dalam menyelesaikan konflik kepentingan usaha ini? Terlepas dari konsep dan teori perubahan dan demografi ekonomi dunia yang secara kekinian memang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik sehingga layanan pada konsumen bisa lebih berkualitas. Selanjutnya, pembiaran ini adalah kesengajaan yang tidak perlu dan mengorbankan masyarakat, instabilitas bukan saja berdampak pada ketidaknyamanan konsumen tapi juga menjadi citra buruk bagi pemerintah republik ini yang menunjukan ketidakmampuan  dalam menyelesaikan masalah sebagai institusi yang mengatur dan sepakati mengatur republik ini. Dalam kodisi seperti sa'at ini jika para pimpinan negara tidak menjadikan momentum dalam perubuhan menuju Indonesia yang lebih baik, maka kepemipinan Jokowi & Jk akan kehilangan meomentum, momentum dalam upaya merubah arah pertumbuhan politik dan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih menjanjikan pada masa depan, selain perubahan pemanf'a'atan energi ramah lingkungan seperti Gas Alam untuk membangun kapasitas persaingan usaha yang lebih baik. 
Sumber foto: depositphotos.com 
Posted by: Konsultan Pemberdayaan Konsultan Manajemen Updated at : 15.54