Jumat, 04 Mei 2012

Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012

"Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh presiden. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 tahun 2007. Dalam peraturan ini juga disebutkan pada pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseoroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial-lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5. Pada sisi, pemberdayaan penulis mencoba menelaah dampak dari peraturan ini. Beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan stakeholder yang sesungguhnya menjadi fondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjelas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfa'at maupun pemerintah. Hal lain yang cukup menggelitik adalah tidak tergambar indikator atau tolak ukur sebuah model tanggung jawab sosial yang terukur dan tersturktur. Sehinggan penulis menarik premis awal, lahirnya peraturan ini masih sangat prematur dan membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan yang disana-sini, serta analisis yang lebih terpadu dari dampak serta model sebuah kebijakan.
Sumber foto: http://ghinanggraini.blogspot.com

4 komentar:

  1. 1. Apakah CSR sudah diterapkan kpd semua jenis usaha< jenis usaha yg bagaimana yg di wajibkan melaksanakan CSR
    2. Berapa besaran CSR
    3. apakah sdh ada sanksi bagi wajib CSR ketika tidak melaksanakan

    Bambang Suwarno, SH, akel. Dandangan RT.002 Rw. 03 Kota Kediri ( 081334759540 ) email> bambangsuwarno@rocketmail.com

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yth,

      Bapak Bambang Suwano

      ini yang bisa kami sajikan, semoga bisa sedikit memberikan penerangan mengikut pertanyaan Bapak:

      1. Belum, karena awalnya CSR bersifat volunterisme bukan mandatory sehingga masih belum ada kejelasan apakah berlaku pada semua jenis usaha atau tidak, tapi jika kita rujuk pada PP 47, 2012 maka seluruh bentuk usaha yang terkait dengan sumberdaya alam masuk dalam kriteria PP ini.
      2. Jika di rujuk Pada UU 40, 2007 yang dijelaskan dengan PP 47, 2012 maka besarannya mengikuti azas kepatutan dan kewajaran
      3. Sebagai penjelasan tambahan, sanksi tidak dijelaskan secara detail tapi dirujuk kepada pertaturan terkait sehingga keberadaan PP 47 dan UU 40 masih membutuhkan aturan tambahan atau revisi peraturan sehingga ada kejelasan hukum dari keberadaan sebuah kebijakan hukum

      Semoga jawaban ini membantu

      Salam pemberdayaan

      Hapus
  2. sejauh pengamatan sy CSR dr perseroan sdh di berlakukan namun belum tersalurkan tepat sasaran.
    Dlam PP No. 47 2012, belum nampak gmana penerapanya, besarannya, dan sistem penyalurannya secara optimal, sehingga dana tersebut sampai tepat sasaran.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yth,

      Bapak
      Bambang Suwarno

      Benar sekali, analisis bapak. Ada catatan penting yang mendasar dari pelaksanaan CSR.
      1. Pertama tentang lembaga pelaksana atau implementator agen, sejatinya pelaksanaan CSR mesti menggunakan pihak ketiga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari dana tanggung jawab sosial tersebut. Hal ini juga akan memberikan kontribusi jelas pada kondisi melepaskan kepentingan pihak perusahaan dari sekedar praktik gratifikasi. Pada sisi lain, peran pihak ketiga sebagai lembaga independen menjadi sangat penting untuk menyuarakan seluas-luasnya informasi kebutuhan dan kepentingan perlindungan dasar terhadap masyarakat terdampak, tentu ini menjadi berat bagi perusahaan.
      2. Kedua, Penunjukan pihak ketiga akan memberikan dampak berantai, seperti mendorong terbukanya ruang-ruang kerja baru bagi keilmuan yang relevan, dimana pemberdayaan serta gap antar sektor bisa diatasi. Selain mendorong sektor yang selama ini terabaikan menjadi mendapat tempat dalam pembangunan.
      Salam Pemberdayaan

      Hapus