Selasa, 20 Mei 2014

Pemberdayaan dan Identitas Nasional

konsultan, manajemen, csr
Sebuah cerita dari pengamatan penulis pada kontestasi calon presiden yang merefleksikan latar dan cara padang dari calon serta model dan kemampuan mengenali masalah. Tulisan ini mencoba sedikit mengulas dua pasang calon presiden yang berasal dari dua partai dengan melihat dan menganalisa persepsi mereka menggunakan kacamata pemberdayaan dan identitas Nasional. Malam kemarin, tepatnya pukul 19.30 Wib, pada tanggal 19 May 2014, penulis mengikuti sebuah wawancara terbuka pada sebuah media televisi nasional. Dimana Joko Widodo dan Yusuf Kalla baru saja Mendeklarasikan dan mendaftarkan diri mereka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mengutip dari wawancara yang ada, wartawan bertanya pada Joko Widodo tentang apa strategi perbaikan kondisi bangsa yang dia Rencanakan? Jawaban yang mengejutkan menurut saya, jawaban ini pasti datang dari pengalaman mengelola Solo dan DKI Jakarta. Kira-kira rumusan jawabannya yaitu dengan mengembalikan efisiensi dan efektifitas dari sistem yang ada, Baik dari sisi perencanaan, pengadaan dan kontrol. Dengan memperbaiki sistem ini maka diharapkan kondisi koruptif dan manipulatif yang selama ini terjadi dalam sistem pemerintah dapat dikurangi, sebagai contoh pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, pengurusan dokument IMB atau izin usaha berbasis elektronik. Bagi orang yang bukan pengamat manajemen mungkin ini akan terlihat tidak begitu penting, tapi dari pengalaman penulis, hal ini memberikan gambaran tentang siapa dan bagaimana Joko Widodo melihat dan memahami persoalan bangsa. Sedikit analisis Penulis, Joko Widodo adalah refleksi tim dan individu yang melihat Otoritas di Indonesia telah membuat orang-orang yang mendapat otoritas tersebut merasa memiliki akses yang berlebihan pada bidang mereka, sehingga tahapan penjagaan kualitas dimana Otoritas tersebut sejatinya memberikan manfaat seperti tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat serta menjalankan fungsi redistribusi tidak berjalan secara efektif. Solusi yang ditawarkan oleh Joko Widodo merupakan solusi konkrit dari kenyataan dan masalah di Indonesia. Dimana dengan menjadikan individu memiliki keterbatasan akses pada Otoritas dan Akses, serta membaginya pada fungsi yang lebih mudah dikontrol, dengan sistem elektronik adalah cara paling mudah dan model yang efektif. Sehingga kualitas layanan bisa dipantau dari tempat yang paling jauh sekalipun. Tapi kelemahan dari sistem ini adalah jika pemegang kekuasan tertinggi tidak berpihak pada penegakan keadilan, maka cara yang tadinya efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sebaliknya, juga bisa membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memperkaya sekelompok orang atau individu. Tapi pada sisi lain, semua catatan yang terdapat dalam server nantinya akan menjadi database yang suatu hari jika diinginkan dapat diakses dan dijadikan alat verifikasi seorang pemimpin. Sehingga Penulis menilai Joko Widodo (Tim dan Individu) sangat mungkin dan memilki kemampuan mewujudkan kedaultan Bangsa Indonesia dan Keberdayaan untuk membangun identitas Nasional. (Google+)
Baca Juga: Jasa Lingkungan 
Sumber foto: http://bayoedarkochan.wordpress.com

Posted by: Konsultan Pemberdayaan Konsultan Manajemen Updated at : 08.45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar