Betapa terkesan kita, sebagai rakyat Indonesia melihat keputusan pemerintah menghadapi persoalan daging sapi di Negeri ini. Yang pasti keputusan ini tidak diputuskan sepihak oleh kementrian pertanian saja, akan tetapi keputusan bersama yang melibatkan banyak pihak dan lebih dari satu kementrian. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari situasi dan fakta kebijakan ini. Dalam kacamata manajemen, banyak kejanggalan ditemukan serta indikasi ketidakmampuan mengelola ketersedian bahan pokok untuk rakyat dan ketidaktentuan pangan di Indonesia secara umum. Mungkin kita bertanya, apakah hal seperti ini tidak diperhitungkan oleh institusi kementrian yang notabene memilki kekuasaan terhadap informasi dan memiliki akses kekuasaan dalam menentukan stabilitas perekonomian bangsa. Kesan lain yang muncul adalah, lemahnya kemampuan membaca keadaan dan menganalisa persoalan, seakan menjadi memperumit problem kelanggkaan daging sapi. Belum selesai masalah kelangkaan daging sapi ditambah dengan kelangkaan bawang dan cabai, sehingga kebijakan impor menjadi alternatif yang diprioritaskan untuk mengatasi permintaan pasar. Selanjutnya, makin berkurangnya lahan pertanian menambah catatan buruk pada fakta pertanian Indonesia. Memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tapi, sebagai pejabat publik yang menentukan dalam setiap keputusan serta kebijakan yang berpengaruh pada hajat orang banyak selayaknya memperhitungkan serta mempertimbangkan kemampuan dan keahlian tata kelola yang akan berdampak pada kebijakan-kebijakan serta keputusan yang diambil nantinya. Penulis ingin katakan, bahwa gemuknya birorkrasi Indonesia dan tidak maksimalnya fungsi struktur kelembagaan sangat mempengaruhi persoalan swasembada dan ketersedian pangan di Indonesia. Sehingga perlu memikirkan langkah dan strategi yang menguntungkan bagi semua pihak, selain kebijakan yang melidungi peternak dan petani. Persoalan yang dihadapi sekarang ini bisa diambil sebagai pelajaran akan pentingnya membuat kebijakan yang terintegrasi sehingga pendekatan sektoral hanyalah keputusan teknis yang sudah dibijakan sebelumnya. Kekuatan dan keputusan terintegrasi adalah dimana proses pengambil keputusan didasarkan pada kebijakan yang mengidentifikasi peran serta multipihak serta komponent terkait dan berpengaruh pada suatu tujuan. Penulis percaya, bahwa Indonesia memiliki banyak orang yang memadai dan serius merespon masalah ini, tapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah pemimpin yang memilki ketegasan dan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi oleh negeri ini. Indonesia tercinta kita, dimana udara dan tanahnya sejatinya memberikan manfa'at serta keuntungan pada rakyatnya bukan justru sebaliknya, memberangus serta menimbunnya. (Google+)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar