Peningkatan Kualitas CSR, Fenomena Kekinian

Sebagai sebuah negara yang makin berkembang, Indonesia secara ekonomi telah mendorong partisipasi pihak swasta dalam upaya pemerataan ekonomi melalui berbagai strategi pembangunan dalam skala kepentingan global atau kepentingan nasional. Salah satu platform atau tujuan besar dan sering berkumandang adalah konsepsi millenium development goals atau MDGS. Seiring sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan millenium ini, peran pemerintah tidak terbatas hanya pada sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kwalitas hidup masyarakat secara umum. Sehingga pemerintah mengajak swasta untuk menggerakkan peran mereka bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai aktor yang memiliki peran penting. Sering juga swasta dibilang memiliki sumberdaya dan akses yang terbatas untuk membuat perubahan, tapi sebaliknya, keterbatasan swasta sesungguhnya lebih dalam membuat keputusan yang memberikan dampak pada masyarakat banyak dan kebijakan publik. Pada sisi lain, sebagai mitra strategis yang membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dianggap bukan sebagai pelaku utama. Menurut penulis, hal ini sering terlupakan dan terabaikan, dimana memberikan stigma bukan pemeran utama tapi peran pembantu justru akan mengecilkan kontribusi yang diberikan oleh swasta unutk pembangunan negeri ini. Sebalikanya, intervensi berlebihan dan ketidakmampuan pemerintah membangun regulasi serta meningkatkan sumberdaya yang mendukung sistem tata negara menjadi lebih efisien dan efektif, telah membuat publik kehabisan harapan melihat masa depan dan membayangkan redistribusi kekayaan. Oleh karena tidak jelasnya prioritas pembangunan yang ditetapkan serta tidak terukurnya capaian-capaian yang dibuat. Upaya pemerintah memetakan mitra-mitra strategis diluar kelompok masyarakat sipil yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan memang layak diapresiasi. Dari hal ini, pemerintah melihat potensi besar pada swasta melalui organisasi perusahaan dalam semua skala ekonomi untuk dapat mengambil peran lebih dalam melakukan fungsi-fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, intstrument yang sering kali disinggung dalam warta pemerintah terkait swasta adalah Corporate Social Responsibility atau kita kenal dengan CSR. Disinilah pemerintah dan swasta melakukan sinergistas peran untuk pembangunan serta redistribusi kekayaan melalui kerjasama dua model organisasi yang kadang memiliki keberpihakan tujuan yang ekstrem melalui perencanaan pembangunan berbasis multipihak dan menetapkan konsep dan strategi pembangunan bukan hanya dari kacamata politik akan tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya. Dari fakta dan fenomena yang ada formulasi CSR kadang tidak lepas dari kepentingan, sehingga kualitas CSR sangat ditentukan oleh bentuk pembagian peran, kesamaan visi, misi serta tujuan, selain, pemahaman yang sama tentang strategi yang digunakan. (Google+)
Baca Juga: Jasa CSR untuk Generasi Kita
Sumber foto: http://www.merdeka.com